Jakarta
Menko Polhukam, Djoko Suyanto, meminta polisi segera bertindak terkait
tewasnya warga Syiah di Sampang. Siapapun pelakunya harus diseret ke
meja hijau.
"Dengan latar belakang apapun dan siapa pun yang
berbuat tindak kekerasan seperti itu polisi harus segera menindak
pelakunya sesuai hukum yang berlaku," kata Djoko dalam pernyataannya,
Minggu (26/8/2012).
Djoko juga meminta agar tokoh masyarakat, kepala daerah, dan tokoh agama melakukan upaya agar peristiwa ini tidak terulang.
"Para
tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah juga harus
ikut menentramkan dan mencegah terulangnya kejadian seperti ini,"
tuturnya.
Kerusuhan berlatar belakang agama di Sampang bermula
dari cekcok yang terjadi antara santri pengikut Syiah dengan sekelompok
orang yang tak dikenal. Mobil para santri yang hendak keluar dari
Sampang itu dihadang dalam perjalanannya ke Bangil sekitar pukul 11.00
WIB.
Sempat terjadi cekcok, mobil yang ditumpangi santri akhirnya
memutuskan kembali ke rumah di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam,
Kecamatan Omben dan Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang.
Namun kemudian pecah bentrokan antar kedua pihak. Satu orang tewas dan beberapa warga luka berat.
Selasa, 28 Agustus 2012
Kapolda Jatim Turun Tangan Atasi Rusuh Sampang
Kapolda Jatim Turun Tangan Atasi Rusuh Sampang
"Saya langsung meninjau lokasi, semoga situasi kembali kondusif," tulis singkat Irjen Pol Hadiatmoko melalui Short Message Service (SMS), Minggu (26/08/2012).
Sayangnya, hingga saat ini Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Hilman Thayib masih belum bisa dikonfirmasi terkait kejadian ini. Kabar terakhir, Polda Jatim telah mengirimkan ratusan personel Polres-polres di Pulau Madura dan 1 kompi Brimob Polda Jatim.
Dugaan awal, kerusuhan ini bermula dari cekcok yang terjadi antara santri pengikut Syiah dengan sekelompok orang yang tak dikenal. Mobil para santri yang hendak keluar dari Sampang itu dihadang dalam perjalanannya ke Bangil sekitar pukul 11.00 WIB.
Kemudian, rusuh masa ini semakin memanas ketika salah seorang anggota kelompok itu terkena bom bondet yang berisi gotri. Bom itu sendiri ditanam sebagai ranjau di areal rumah para pengikut Syiah.
SBY bahas kasus sampang
Jakarta
Penanggulangan aksi kekerasan massa di Sampang, Madura, jadi perhatian
serius pemerintah. Pagi ini Presiden SBY menggelar rapat koordinasi
membahas situasi di lapangan yang aktual.
"Betul pagi ini ada rakor soal kasus Sampang. Rapatnya mendadak," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, kepada detikcom, Senin (27/8/2012).
Rapat dijadwalkan digelar pada pukul 09.00 WIB di Kantor Presiden, Jakarta. Peserta rapat adalah Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Kapolri Timur Pradopo, Panglima TNI, KaBIN Marciano Norman, Seskab Dipo Alam, Menag Suryadharma Ali dan Mensesneg Sudi Silalahi.
"Untuk sementara Gubernur Jatim dan Bupati Sampang belum ikut, sebab agenda rapat ini mendadak sekali," sambung Julian.
Staff Khusus Presiden bidang Hubungan Masyarakat, Heru Lelono, secara terpisah paparkan kronologi kejadian yang diperoleh dari Deputi V Menko Polhukam Irjen Pol Bambang Suparno. Aksi massa ini terjadi pada 26 Agustus 2012 pukul 11.00 WIB di kampung Nakernang desa. Karang Gayam, Omben, Sampang, Madura.
Peristiwa bermula dari sekelompok orang dari kelompok Tajul berniat ke Malang untuk bersilahturahim Idul Fitri. Namun berkembang isu mereka ke Pasuruan mendatangi seorang imam Syiah yang memicu kemarahan pihak Syuni sehingga menyerang membakar rumah milik kelompok Syiah.
"Telah terjadi pengrusakan dan pembakaran rumah milik Ibu Kyai Tajul yg dilakukan kurang lebih 1000 orang . Massa datang dengan membawa senjata tajam," ujar Heru melalui surat elektronik.
Aparat dari Brimob Polda Jatim mengerahkan 160 orang dan telah diperkuat 2 SSK Yon 500/R dari Kodim Sampang. Polres Sampang dan Brimob Polda. Jatim sedang menelusuri lokasi kejadian dan hutan di sekitar untuk mencari dan melacak korban dan pelaku.
Akibat aksi massa ini, kerugian material yang tercatat adalah lima rumah terbakar. Dua orang meninggal dunia, lima mengalami luka termasuk Kapolsek Sampang.
"Betul pagi ini ada rakor soal kasus Sampang. Rapatnya mendadak," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, kepada detikcom, Senin (27/8/2012).
Rapat dijadwalkan digelar pada pukul 09.00 WIB di Kantor Presiden, Jakarta. Peserta rapat adalah Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Kapolri Timur Pradopo, Panglima TNI, KaBIN Marciano Norman, Seskab Dipo Alam, Menag Suryadharma Ali dan Mensesneg Sudi Silalahi.
"Untuk sementara Gubernur Jatim dan Bupati Sampang belum ikut, sebab agenda rapat ini mendadak sekali," sambung Julian.
Staff Khusus Presiden bidang Hubungan Masyarakat, Heru Lelono, secara terpisah paparkan kronologi kejadian yang diperoleh dari Deputi V Menko Polhukam Irjen Pol Bambang Suparno. Aksi massa ini terjadi pada 26 Agustus 2012 pukul 11.00 WIB di kampung Nakernang desa. Karang Gayam, Omben, Sampang, Madura.
Peristiwa bermula dari sekelompok orang dari kelompok Tajul berniat ke Malang untuk bersilahturahim Idul Fitri. Namun berkembang isu mereka ke Pasuruan mendatangi seorang imam Syiah yang memicu kemarahan pihak Syuni sehingga menyerang membakar rumah milik kelompok Syiah.
"Telah terjadi pengrusakan dan pembakaran rumah milik Ibu Kyai Tajul yg dilakukan kurang lebih 1000 orang . Massa datang dengan membawa senjata tajam," ujar Heru melalui surat elektronik.
Aparat dari Brimob Polda Jatim mengerahkan 160 orang dan telah diperkuat 2 SSK Yon 500/R dari Kodim Sampang. Polres Sampang dan Brimob Polda. Jatim sedang menelusuri lokasi kejadian dan hutan di sekitar untuk mencari dan melacak korban dan pelaku.
Akibat aksi massa ini, kerugian material yang tercatat adalah lima rumah terbakar. Dua orang meninggal dunia, lima mengalami luka termasuk Kapolsek Sampang.
kasus sampang bukan masalah agama
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
menyatakan bahwa kerusuhan di Sampang, Madura, bukan masalah agama,
namun masalah kriminal murni.
"Kejadian di Sampang merupakan kriminal murni dan konflik keluarga
yang berkembang di masyarakat, bukan masalah Syiah maupun anti-Syiah,"
ujarnya kepada wartawan usai menggelar rapat koordinasi tertutup di
Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (27/8) malam. Ia menjelaskan, kasus ini berawal dari permasalahan keluarga sejak 2004 hingga sekarang, yaitu antara Tajul Muluk dan Rois yang mempunyai masalah pribadi dan tersebar di masyarakat luas.
"Kebetulan keduanya berbeda aliran, satu Syiah dan satunya Sunni. Mereka juga memiliki anak buah banyak. Dari sinilah persoalannya, bahwa masalah awal bukan masalah agama, tapi pribadi yang dimiliki oleh kedua orang tersebut," tuturnya.
Mengantisipasi masalah kasus ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke pihak Polri untuk segera menangkap para tersangka di Sampang.
"Pasti polisi akan bersikap profesional menangani masalah ini. Serahkan semuanya ke kepolisian," papar mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut.
Terkait pengungsi Syiah, Gamawan Fauzi mengungkapkan akan ditangani Pemerintah Provinsi Jatim dan dibantu Pemerintah Pusat, mulai tempat tinggal hingga para anak-anak pengungsi, serta hak mendapatkan pendidikan layak.
Sementara itu, pertemuan digelar secara tertutup antara Gubernur Jatim beserta Forpimda dengan Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Menteri Agama Suryadharma Ali, Kepala BIN Letjen Marciano, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo.
Pertemuan berlangsung sekitar dua jam dan tertutup bagi wartawan. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Kapoda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Murdjito, Ketua DPRD Jatim Imam Sunardhi, beserta pejabat berwenang lainnya.
Seperti diberitakan, peristiwa penyerangan kelompok minoritas Islam Syiah di Desa Karang Gayam, Sampang, yang terjadi Minggu (26/8) sekitar pukul 11.00 WIB.
Kasus penyerangan kelompok Islam Syiah di Dusun Nanggernang itu kali ini merupakan kali kedua dalam dua tahun terakhir ini.(r
penyelesaian konflik sampang
Anggota Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera, Abdul Hakim, mengimbau agar pemerintah pusat segera
mengambil alih penanganan konflik Syiah di Sampang, Madura. Pemerintah
pusat harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan konflik tersebut
agar konflik serupa tidak merembet ke wilayah lain di Indonesia.
"Kerusuhan ini telah kali kedua terjadi di Sampang, tetapi tidak ada campur tangan yang serius dari pemerintah pusat dalam meredam konflik ini. Apabila ada penanganan dini dari pemerintah pusat, kemungkinan tidak terjadi lagi kerusuhan lanjutan di Sampang saat ini," ujar Abdul Hakim, yang juga anggota Komisi VIII DPR, di Jakarta, Selasa (28/8/2012).
"Kami berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil alih penanganan konflik Syiah di Sampang, Madura. Jangan hanya melempar tanggung jawab ke pemerintah daerah saja dan membiarkan pemerintah daerah sendiri mencari jalan keluar konflik tersebut. Seharusnya kalau pemerintah pusat dengan serius ikut menangani konflik ini, mungkin tidak terjadi lagi kerusuhan di Sampang," ujar Abdul Hakim.
Abdul Hakim menambahkan, pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) yang independen adalah langkah awal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam penanganan konflik Syiah di Sampang. TPF bertugas mencari fakta-fakta dan informasi yang akurat di masyarakat mengenai pemicu konflik antara Syiah dan Sunni di Sampang. Hasil temuan TPF di lapangan bisa dijadikan masukan bagi perumusan jalan keluar konflik tersebut oleh pemerintah pusat.
Pemerintah pusat juga harus secepatnya menjembatani proses perdamaian dengan mengundang kedua belah pihak yang bertikai. Percepatan perdamaian di antara kedua belah pihak bisa segera meredam gejolak di masyarakat. Pemerintah pusat seharusnya dapat mengambil pelajaran dari kejadian kerusuhan di Sampang ini supaya pemerintah mempunyai tolok ukur dalam penyelesain konflik agama di daerah lain.
"Konflik Syiah di Sampang ini harusnya dapat dijadikan pelajaran bagi pemerintah. Seharusnya pemerintah dapat menangani konflik agama di masyarakat dengan baik dan tuntas tanpa ada lagi konflik-konflik lanjutan. Terkesan pemerintah tidak mempunyai prosedural yang baku dalam menangani permasalahan di daerah rawan konflik," ujar Abdul Hakim.
Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap pengungsi korban kerusuhan di Sampang. Pemerintah harus memberikan tempat yang baik bagi pengungsi dan memperhatikan keamanan mereka. Penempatan posko-posko di daerah konflik juga harus dilaksanakan oleh pemerintah agar keamanan di daerah konflik dapat segera kondusif.
"Kerusuhan ini telah kali kedua terjadi di Sampang, tetapi tidak ada campur tangan yang serius dari pemerintah pusat dalam meredam konflik ini. Apabila ada penanganan dini dari pemerintah pusat, kemungkinan tidak terjadi lagi kerusuhan lanjutan di Sampang saat ini," ujar Abdul Hakim, yang juga anggota Komisi VIII DPR, di Jakarta, Selasa (28/8/2012).
"Kami berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil alih penanganan konflik Syiah di Sampang, Madura. Jangan hanya melempar tanggung jawab ke pemerintah daerah saja dan membiarkan pemerintah daerah sendiri mencari jalan keluar konflik tersebut. Seharusnya kalau pemerintah pusat dengan serius ikut menangani konflik ini, mungkin tidak terjadi lagi kerusuhan di Sampang," ujar Abdul Hakim.
Abdul Hakim menambahkan, pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) yang independen adalah langkah awal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam penanganan konflik Syiah di Sampang. TPF bertugas mencari fakta-fakta dan informasi yang akurat di masyarakat mengenai pemicu konflik antara Syiah dan Sunni di Sampang. Hasil temuan TPF di lapangan bisa dijadikan masukan bagi perumusan jalan keluar konflik tersebut oleh pemerintah pusat.
Pemerintah pusat juga harus secepatnya menjembatani proses perdamaian dengan mengundang kedua belah pihak yang bertikai. Percepatan perdamaian di antara kedua belah pihak bisa segera meredam gejolak di masyarakat. Pemerintah pusat seharusnya dapat mengambil pelajaran dari kejadian kerusuhan di Sampang ini supaya pemerintah mempunyai tolok ukur dalam penyelesain konflik agama di daerah lain.
"Konflik Syiah di Sampang ini harusnya dapat dijadikan pelajaran bagi pemerintah. Seharusnya pemerintah dapat menangani konflik agama di masyarakat dengan baik dan tuntas tanpa ada lagi konflik-konflik lanjutan. Terkesan pemerintah tidak mempunyai prosedural yang baku dalam menangani permasalahan di daerah rawan konflik," ujar Abdul Hakim.
Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap pengungsi korban kerusuhan di Sampang. Pemerintah harus memberikan tempat yang baik bagi pengungsi dan memperhatikan keamanan mereka. Penempatan posko-posko di daerah konflik juga harus dilaksanakan oleh pemerintah agar keamanan di daerah konflik dapat segera kondusif.
PBNU hubungannya dengan kasus sampang 2012
-
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengutuk terulangnya aksi
kekerasan terhadap warga Islam Syiah di Nanggernang, Sampang, Madura,
Jawa Timur. Peristiwa tersebut dinilai sebagai kriminal murni, dan
aparat penegak hukum didesak dapat menjalankan tugas penegakan dengan
baik.
"Saya
melihat (kejadian) itu sebagai kriminal murni, karena dakwah tidak
dibenarkan kalau sampai harus saling melukai, apalagi saling bunuh. Oleh
karenanya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, harus bisa
bertindak sesuai dengan hukum yang ada," kata Ketua Umum PBNU KH Said
Aqil Siroj dalam siaran pers yang diterima kompas.com, Selasa (28/8/2012).
Terkait tudingan sejumlah pihak Syiah sebagai aliran sesat, Kiai Said menambahkan, dengan tegas NU menolak penyelesaiannya dilakukan melalui jalur kekerasan. Jalur dakwah untuk tujuan pencerahan diminta tetap dikedepankan.
"Kenyataannya di dunia ini Syiah dianggap sesat, keluar dari Islam dan lain sebagainya, tetap tidak dibenarkan kalau penyelesaiannya melalui jalan kekerasan. Laa ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), tidak ada kekerasan dalam agama," sambungnya tegas.
Ia menegaskan, NU menolak kekerasan dari dan kepada siapapun, apapun latar belakang kejadiannya. "NU dengan Syiah jelas beda, terlebih dengan Ahmadiyah, jelas berbeda. Tapi, dalam pergaulan kami menolak adanya kekerasan, karena ajakan berubah itu ada metodenya. Dakwah, diskusi yang bermartabat, dan itu semua yang selama ini kami lakukan," tandas Kiai Said.
PBNU sejauh ini sudah melakukan sejumlah upaya untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga Islam Syiah di Sampang, Madura. Ketua PBNU Saifullah Yusuf yang juga tercatat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, secara khusus sudah diberikan mandat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama.
Warga Islam Syiah di Nanggernang, Sampang, Madura, Jawa Timur, kembali diserang oleh sekelompok orang hingga mengakibatkan jatuhnya dua korban jiwa dan beberapa lainnya luka. Polisi sejauh ini sudah mengamankan tujuh orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan tersebut.
NU dengan Syiah jelas beda, terlebih dengan Ahmadiyah, jelas berbeda. Tapi, dalam pergaulan kami menolak adanya kekerasan.
-- Said Aqil Siroj
Terkait tudingan sejumlah pihak Syiah sebagai aliran sesat, Kiai Said menambahkan, dengan tegas NU menolak penyelesaiannya dilakukan melalui jalur kekerasan. Jalur dakwah untuk tujuan pencerahan diminta tetap dikedepankan.
"Kenyataannya di dunia ini Syiah dianggap sesat, keluar dari Islam dan lain sebagainya, tetap tidak dibenarkan kalau penyelesaiannya melalui jalan kekerasan. Laa ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), tidak ada kekerasan dalam agama," sambungnya tegas.
Ia menegaskan, NU menolak kekerasan dari dan kepada siapapun, apapun latar belakang kejadiannya. "NU dengan Syiah jelas beda, terlebih dengan Ahmadiyah, jelas berbeda. Tapi, dalam pergaulan kami menolak adanya kekerasan, karena ajakan berubah itu ada metodenya. Dakwah, diskusi yang bermartabat, dan itu semua yang selama ini kami lakukan," tandas Kiai Said.
PBNU sejauh ini sudah melakukan sejumlah upaya untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga Islam Syiah di Sampang, Madura. Ketua PBNU Saifullah Yusuf yang juga tercatat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, secara khusus sudah diberikan mandat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama.
Warga Islam Syiah di Nanggernang, Sampang, Madura, Jawa Timur, kembali diserang oleh sekelompok orang hingga mengakibatkan jatuhnya dua korban jiwa dan beberapa lainnya luka. Polisi sejauh ini sudah mengamankan tujuh orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan tersebut.
penyelesaian konflik sampang
Jakarta - Ketua Presidiun Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof.
Nanat Fatah Natsir mengatakan, negara harus tegas dan netral dalam
mengusut kasus kekerasan terhadap kelompok Syiah yang terjadi di
Sampang, Madura.
"Negara harus melindungi agama apa pun untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945," kata Nanat Fatah Natsir saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan aparat penegak hukum harus bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang dan meluas ke wilayah lain. Karena itu, intelijen aparat penegak hukum harus mampu mendeteksi bibit-bibit kekerasan sedini mungkin.
Apalagi, konflik yang muncul antara Sunni dan Syiah di Madura, kata dia, sudah terjadi cukup lama. Dia mencatat, setidaknya sudah terjadi sembilan peristiwa konflik yang terjadi sejak 2006 yang melibatkan kedua kelompok aliran Islam itu.
Menurut dia, seharusnya kejadian kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak terjadi di Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Apalagi, kebebasan beragama diatur dalam konstitusi.
"Kami merasa prihatin dengan kekerasan di Sampang yang mengatasnamakan agama sehingga sampai jatuh korban jiwa, pembakaran rumah dan pengusiran," kata mantan rektor UIN Bandung itu.
Nanat mengatakan pemerintah harus segera mengambil jalan keluar terutama untuk menyelesaikan konflik dan melindungi korban. Korban kekerasan itu, kata dia, harus segera dikembalikan ke tempat tinggalnya semula dan mendapat perlindungan untuk menjalankan kepercayaannya.
Penyerangan terhadap kelompok Islam Syiah terjadi Minggu (26/8) di Dusun Nanggernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang. Polres Sampang menyatakan satu orang tewas dalam kejadian tersebut, yaitu Muhammad Husin (50).
Selain menyerang dan melukai warga, kelompok penyerang juga membakar rumah-rumah pengikut Syiah yang ada di dua desa, yaitu Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran, Kecamatan Omben, Sampang.
"Negara harus melindungi agama apa pun untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945," kata Nanat Fatah Natsir saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan aparat penegak hukum harus bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang dan meluas ke wilayah lain. Karena itu, intelijen aparat penegak hukum harus mampu mendeteksi bibit-bibit kekerasan sedini mungkin.
Apalagi, konflik yang muncul antara Sunni dan Syiah di Madura, kata dia, sudah terjadi cukup lama. Dia mencatat, setidaknya sudah terjadi sembilan peristiwa konflik yang terjadi sejak 2006 yang melibatkan kedua kelompok aliran Islam itu.
Menurut dia, seharusnya kejadian kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak terjadi di Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Apalagi, kebebasan beragama diatur dalam konstitusi.
"Kami merasa prihatin dengan kekerasan di Sampang yang mengatasnamakan agama sehingga sampai jatuh korban jiwa, pembakaran rumah dan pengusiran," kata mantan rektor UIN Bandung itu.
Nanat mengatakan pemerintah harus segera mengambil jalan keluar terutama untuk menyelesaikan konflik dan melindungi korban. Korban kekerasan itu, kata dia, harus segera dikembalikan ke tempat tinggalnya semula dan mendapat perlindungan untuk menjalankan kepercayaannya.
Penyerangan terhadap kelompok Islam Syiah terjadi Minggu (26/8) di Dusun Nanggernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang. Polres Sampang menyatakan satu orang tewas dalam kejadian tersebut, yaitu Muhammad Husin (50).
Selain menyerang dan melukai warga, kelompok penyerang juga membakar rumah-rumah pengikut Syiah yang ada di dua desa, yaitu Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran, Kecamatan Omben, Sampang.
Langganan:
Komentar (Atom)